Pelayanan kefarmasian sedang mengalami perubahan. Resep elektronik, sistem pengelolaan persediaan, dan akses informasi obat melalui perangkat digital mulai mengubah pekerjaan sehari-hari. Kini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menawarkan berbagai kemungkinan untuk membantu pelayanan kesehatan.
Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah kemajuan teknologi akan mengurangi kebutuhan terhadap apoteker?
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kembali inti profesi ini. Pekerjaan apoteker mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang diterima pasien digunakan secara tepat, memberikan manfaat, dan memiliki risiko yang dapat dikelola. Kemudahan memperoleh informasi belum tentu disertai kemampuan untuk menilai kesesuaiannya dengan kondisi seseorang.
Memahami peran di balik penyerahan obat
Penyerahan obat merupakan bagian pelayanan kefarmasian yang paling mudah terlihat oleh masyarakat. Namun, di balik proses tersebut terdapat penilaian profesional yang sering luput dari perhatian.
Apoteker perlu memperhatikan dosis, aturan penggunaan, kemungkinan interaksi, serta kondisi pasien yang dapat memengaruhi terapi. Penjelasan kepada pasien pun harus dapat dipahami dan diterapkan. Informasi yang benar akan kehilangan manfaatnya apabila pasien tidak mengerti cara menggunakan obatnya.
Pedoman praktik kefarmasian yang disusun bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Federasi Farmasi Internasional (FIP) menempatkan peran apoteker dalam cakupan yang luas. Peran tersebut meliputi pengelolaan produk medis, pengelolaan terapi obat, pengembangan kompetensi profesional, serta kontribusi terhadap sistem pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, mutu pelayanan kefarmasian juga ditentukan oleh kemampuan apoteker menghubungkan pengetahuan tentang obat dengan kebutuhan pasien. Obat yang sama dapat membutuhkan perhatian berbeda ketika digunakan oleh orang dengan kondisi kesehatan, kebiasaan, atau riwayat pengobatan yang berbeda.
Keselamatan penggunaan obat tetap menjadi persoalan penting
Kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan penggunaan obat. Kesalahan dapat terjadi dalam rangkaian pelayanan, mulai dari peresepan hingga pemantauan terapi.
Dalam Medication Without Harm: Policy Brief yang diterbitkan pada 7 Maret 2024, WHO menekankan perlunya memprioritaskan keselamatan penggunaan obat. Dokumen tersebut menyoroti tiga area penting: situasi berisiko tinggi, polifarmasi atau penggunaan beberapa obat secara bersamaan, serta perpindahan pasien antarlayanan kesehatan.
Ketiga area tersebut memperlihatkan bahwa persoalan obat sering berkaitan dengan keseluruhan proses pelayanan. Pasien yang berpindah dari rumah sakit ke perawatan di rumah, misalnya, perlu memahami obat yang harus dilanjutkan, dihentikan, atau digunakan dengan aturan baru. Ketidakjelasan informasi pada tahap ini dapat menimbulkan kebingungan.
FIP menempatkan apoteker sebagai tenaga kesehatan dengan keahlian dalam pengelolaan obat yang dapat mendukung pelayanan langsung kepada pasien sekaligus memperbaiki sistem keselamatan penggunaan obat.
Di sinilah kehadiran apoteker memiliki arti: membantu menerjemahkan rencana terapi menjadi penggunaan obat yang dapat dijalankan pasien dengan aman.
AI sebagai pendukung pelayanan
AI membuka peluang untuk membantu pekerjaan farmasi, termasuk pengolahan data, otomatisasi tugas rutin, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan klinis. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada cara teknologi dirancang, diterapkan, dan diawasi.
Pada 1 September 2025, FIP mengumumkan kebijakan mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam praktik farmasi. Kebijakan itu mengakui potensi AI untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan penggunaan obat, dan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada saat yang sama, FIP menekankan pentingnya aturan dan kerangka etika yang memadai.
Apoteker tetap memegang tanggung jawab terhadap pelayanan dan keselamatan pasien. Karena itu, keterlibatan mereka diperlukan dalam perancangan, penerapan, serta pengawasan sistem AI. Kebijakan FIP juga menegaskan bahwa pengawasan manusia tetap penting dan bahwa AI seharusnya mendukung pertimbangan klinis serta interaksi apoteker dengan pasien.
Dalam praktiknya, keluaran teknologi perlu dinilai sebelum digunakan. Sebuah rekomendasi dapat terlihat masuk akal, tetapi belum tentu sesuai apabila data pasien tidak lengkap atau konteks pelayanan tidak terwakili. Kemampuan memeriksa dasar rekomendasi dan mengenali keterbatasannya menjadi bagian penting dari kompetensi profesional.
Artinya, penguasaan teknologi perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Arah kebijakan memperkuat peran apoteker
Perkembangan kebijakan internasional menunjukkan perhatian terhadap kontribusi apoteker dalam pelayanan kesehatan.
Pada 1 September 2026, FIP mengumumkan pembaruan kebijakan yang mendorong pengakuan lebih kuat terhadap kepemimpinan apoteker dalam keselamatan pasien dan penggunaan obat. Kebijakan tersebut menekankan pencegahan kesalahan pengobatan serta pengurangan dampak buruk yang dapat dicegah. FIP juga mengingatkan bahwa teknologi digital dapat membawa risiko baru apabila diterapkan secara tidak tepat, sehingga penggunaannya perlu mendukung pertimbangan profesional tenaga kesehatan.
Dua hari kemudian, pada 3 September 2026, FIP mengumumkan kebijakan tentang pemilihan produk farmasi berdasarkan bukti ilmiah. Kebijakan ini mendorong pemberdayaan apoteker dalam optimalisasi penggunaan obat, termasuk substitusi generik dan pertukaran terapi apabila diperbolehkan oleh peraturan nasional. Pelaksanaannya memerlukan kerangka hukum yang jelas, pendidikan yang memadai, dan kerja sama dalam pelayanan.
Kebijakan tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan bagaimana jumlah atau jenis pekerjaan apoteker akan berubah di setiap negara. Namun, arahnya menunjukkan bahwa keahlian apoteker masih dipandang penting dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan.
Menyiapkan kompetensi untuk cara kerja yang baru
Perubahan teknologi tetap menuntut kesiapan profesi. Apoteker perlu memahami sistem digital, menilai informasi secara kritis, dan mengenali batas penggunaan AI dalam pekerjaannya.
Bagi pendidikan farmasi, perkembangan ini menjadi alasan untuk menghubungkan penguasaan ilmu obat dengan keterampilan komunikasi, penilaian bukti, dan literasi digital. Mahasiswa perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi sekaligus memeriksa apakah hasilnya layak diterapkan.
Otomatisasi berpotensi membuka lebih banyak ruang bagi pelayanan yang membutuhkan perhatian langsung kepada pasien. Namun, peluang tersebut tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan kompetensi yang sesuai, pembagian tugas yang jelas, serta sistem pelayanan yang memberi ruang bagi apoteker untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya.
Karena itu, pembicaraan mengenai masa depan apoteker sebaiknya diarahkan pada kemampuan profesi ini memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Relevansi apoteker akan semakin terlihat ketika keahliannya menghasilkan pelayanan yang aman, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi pasien.
Teknologi dapat mempercepat pekerjaan dan memperluas akses informasi. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk menilai bagaimana informasi dan teknologi tersebut digunakan dalam pelayanan. Selama penggunaan obat membutuhkan pertimbangan yang cermat dan komunikasi yang jelas, kontribusi apoteker tetap memiliki tempat penting dalam sistem kesehatan.
Catatan :
Gambar utama di buat menggunakan ChatGPT (Open AI)